SATUAN-PENDIDIKAN-DISELENGGARAKAN-MASYARAKAT-GURU-BUKAN-APARATUR-SIPIL-NEGARA-PEMBERIAN-INSENTIF-PERATURAN-WALI KOTA-NOMOR 57-TAHUN 2020- PERUBAHAN-ATAS

2023

PERWALKOTA TANGERANG SELATAN NO. 2, BD 2023/NO.2, 11 HLM.

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NO.2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.

ABSTRAK

:

-  

Guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru dan kepala sekolah bukan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, diberikan insentif kepada guru dan kepala sekolah bukan aparatur sipil Negara.

-  

Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 51 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PERPU No. 2 Tahun 2022; UU No. 14 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDIKBUD No. 40 Tahun 2021; PERDA No.7 Tahun 2014; PERDA No. 2 Tahun 2020; PERWAL No. 57 Tahun 2020;

-  

Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Kepada Guru Bukan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada Guru dan Kepala Sekolah Bukan ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Insentif diberikan berupa uang yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah. Penerima Insentif terdiri atas Kepala Sekolah bukan ASN dan guru bukan ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat jenjang TK, PAUD, SD, SMP, Diniyah, RA, MI, dan MTs. Penerima insentif memiliki kriteria sebagaimana tercantum dalam peraturan wali kota ini.

CATATAN          

:

-  

Perwal  ini berlaku pada tanggal diundangkan.

-  

Tim Verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas .

-  

Tim Pemantauan dan Evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas .