Loading.. Tunggu beberapa saat sedang membuatkan permintaan anda...

Peraturan Terbaru

Lihat Selengkapnya

Peraturan Terpopuler


Relaas Panggilan Sidang

Lihat Selengkapnya

Putusan Pengadilan

Lihat Selengkapnya
-         Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga  (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

  - Dalam peraturan wali kota ini terdapat III lampiran.

Unduh

No. 25 Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019

2019 – DISEASE – VIRUS – CORONA – PENANGANAN – RANGKA – DALAM – BESAR – BERSKALA – SOSIAL – PEMBATASAN – PELAKSANAAN – TENTANG – 2020 – TAHUN – 13 – NOMOR –KOTA – WALI – PERATURAN – ATAS – KETUJUH – PERUBAHAN

2022

PERWAL KOTA TANGERANG SELATAN NO. 25, BD 2022/NO.25, LL SETDA KOTA TANGSEL:   9 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

 

ABSTRAK       :           -           Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi,  menyatakan melakukan penegakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara konsisten dan menerbitkan peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang kewajiban penggunaan aplikasi dengan memberikan sanksi tegas bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan aplikasi PeduliLindungi, sehingga Peraturan Wali Kota perlu diubah.

 

                                      -           Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 21 Tahun 2020; PERDA No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2021;  PERWAL No. 13 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERWAL No. 49 Tahun 2021.

 

                                      -           Dalam Peraturan Wali Kota ini beberapa pasal diubah, ditambah dan disisipkan yaitu ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 16 dan angka 17, diantara Pasal 26B dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26C, Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah.

 

CATATAN            :               -              Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 2022.

Unduh

No. 117 Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tertentu Pada Tingkat Penyalur Atau Agen Dan Sub Penyalur Atau Pangkalan

Unduh

No. 26 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial

SOSIAL – BANTUAN – DAN – HIBAH – EVALUASI – DAN – MONITORING – SERTA – PERTANGGUNGJAWABAN – DAN – PELAPORAN – PENATAUSAHAAN – DAN – PELAKSANAAN – PENGANGGARAN – CARA – TATA – TENTANG – 2021 – TAHUN – 2 – NOMOR –KOTA – WALI – PERATURAN – ATAS – PERUBAHAN

2022

PERWAL KOTA TANGERANG SELATAN NO. 26, BD 2022/NO.26, LL SETDA KOTA TANGSEL:   10 HLM.

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

 

ABSTRAK       :           -           Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dan dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial, Peraturan Wali Kota perlu dirubah.

 

                                      -           Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2021; PERDA No. 2 Tahun 2022;  PERWAL No. 2 Tahun 2021.

 

                                      -           Dalam Peraturan Wali Kota ini beberapa pasal diubah, ditambah dan disisipkan yaitu diantara ketentuan pasal 7 dan pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 7a, ketentuan pasal 9 dihapus, ketentuan pasal 10 ayat (1) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), ketentuan pasal 16 ayat (3) diubah, diantara pasal 23 dan pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 23a, ketentuan pasal 25 diubah, ketentuan pasal 30 ayat (4) dan ayat (5) dihapus, ketentuan pasal 40 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h serta ayat (2) dihapus, dan ayat (1) huruf i diubah, ketentuan pasal 43 dihapus, ketentuan pasal 44 ayat (1) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), diantara bab iv dan bab v disisipkan 1 (satu) bab, yakni bab iv.a dan diantara pasal 64 dan pasal 65 disisipkan  3 (tiga) pasal.

 

CATATAN            :               -              Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 2022.

Unduh

No. 30 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

BADAN-PENDAPATAN-DAERAH-TATA-KERJA-FUNGSI-TUGAS-SUSUNAN-ORGANISASI-KEDUDUKAN

2022

PERWALKOTA TANGERANG SELATAN NO. 30, BD 2022/NO.36, 28 HLM.

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NO.30 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

ABSTRAK

:

-  

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

 

 

-  

Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23  Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 99 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERDA No. 5 Tahun 2016; PERDA No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No.1 Tahun 2022.                        

 

 

-  

Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan merupakan tipe A. Badan terdiri atas: Kepala badan, sekretariat, 4 (empat) bidang, 3 (tiga) subbagian, 12 (dua belas) subbidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang membawahkan: Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh kepala bidang, yang membawahkan: Subbidang Pengembangan dan Regulasi, Subbidang Pengolahan Data dan Informasi, dan Subbidang Perencanaan dan Pelaporan. Bidang Ekstensifikasi dan Penilaian dipimpin oleh kepala bidang, yang membawahkan: Subbidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB, Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya, dan Subbidang Penilaian. Bidang Pelayanan dan Penetapan dipimpin oleh kepala bidang, yang membawahkan: Subbidang Verifikasi dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB, Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya, dan Subbidang Pelayanan. Bidang Pengawasan, Penagihan, dan Keberatan dipimpin oleh kepala bidang, yang membawahkan: Subbidang Penagihan, Subbidang Keberatan dan Banding, dan Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan. UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan. Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator. Kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator. Kepala subbidang, subbagian, dan kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas. Kepala UPTD dan kepala subbagian pada UPTD Kelas B merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

 

CATATAN          

:

-  

Perwal  ini berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

-  

pembentukan UPTD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

 

 

-  

Bagan struktur Organisasi Badan tercantum dalam Lampiran.

Unduh

No. 1827 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019

Unduh

No. 24 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri, Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri

NEGERI – PERTAMA – MENENGAH – SEKOLAH – DAN – NEGERI – DASAR – SEKOLAH – PEMBINA – KANAK – KANAK – TAMAN – PADA – BARU – DIDIK – PESERTA – PENERIMAAN – TENTANG – 2021 – TAHUN – 12 – NOMOR – WALI KOTA – PERATURAN – ATAS – PERUBAHAN

2022

PERWAL KOTA TANGERANG SELATAN NO. 24, BD 2022/NO.24, LL SETDA KOTA TANGSEL:   6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

 

ABSTRAK       :           -           Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri,  dan  Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri,  dan  Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri dan untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri,  dan  Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri, maka Peraturan Wali Kota perlu dilakukan perubahan.

 

                                      -           Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PERMENDIKBUD No. 1 Tahun 2021; PERDA No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2022; PERDA No. 2 Tahun 2020; PERWAL No. 12 Tahun 2021.

 

                                      -           Dalam Peraturan Wali Kota ini beberapa pasal dan BAB dihapus, disisipkan, diubah dan ditambahkan yaitu Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dihapus, Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), Ketentuan BAB II Bagian Ketiga ditambahkan 1 (satu) Paragraf yakni paragraf 7, dan di antara ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A, Ketentuan BAB IV diubah, Ketentuan Pasal 26 diubah.

 

CATATAN      :           -           Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan 1 Maret 2022.

Unduh

Kategori

40

Minggu ini

135

Bulan ini

1202

Tahun ini

3817

Total

Testimoni dan respon yang masuk

Kontak kami

(021) 74646336