TAHUN 2022-2026-TINDAK-PIDANA-PERDAGANGAN-ORANG-PENANGANAN-PENCEGAHAN-RENCANA-AKSI-DAERAH

2022

PERWALKOTA TANGERANG SELATAN NO. 127, BD 2022/NO.129, 21 HLM.

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NO.127 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2022-2026

ABSTRAK

:

-  

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana orang secara terpadu perlu menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan tindak pidana orang.  

-  

Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.21 Tahun 2007; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 11 Tahun 2020; PERPRES No.69 Tahun 2008; PERMENPPA No.8 Tahun 2021;

-  

Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dna Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi pencegahan dan partisipasi anak, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi, pengembangan norma hukum, penegakan hukum, dan koordinasi dan kerja sama. Pencegahan dan penanganan TPPO di Daerah dilaksanakan melalui GT P2TPPO. GT P2TPPO terdiri atas Sub GT P2TPPO Pencegahan dan Partisipasi Anak, Sub GT P2TPPO Rehabilitasi Kesehatan, Sub GT P2TPPO Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi, Sub GT P2TPPO Pengembangan Norma Hukum, Sub GT P2TPPO Penegakan Hukum, dan Sub GT P2TPPO Koordinasi dan Kerja Sama.

CATATAN          

:

-  

Perwal  ini berlaku pada tanggal diundangkan.

-  

GT P2TPPO ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.