TAHUN-ANGGARAN-2023-ANGGARAN-PENDAPATAN-BELANJA-DAERAH

2022

PERDA KOTA TANGERANG SELATAN NO. 10, LD 2022/NO.10, TLD. NO. 137. 21 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NO.10 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK

:

-  

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.  

-  

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 51 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2020; PERMENDAGRI NO. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2022; PERMENKEU No. 83/PMK.02/2022; PERDA No. 7 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 3 Tahun 2017; PERDA No. 1 Tahun 2014; PERDA No. 5 Tahun 2016; PERDA No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2022; PERDA No. 1 Tahun 2017; PERDA No. 4 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 8 Tahun 2022; PERDA No. 6 Tahun 2021; PERDA 8 Tahun 2021; Perda No. 2 Tahun 2022.

-  

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah                              Rp4.326.958.080.519 (empat triliun tiga ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan puluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dengan rincian Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp3.737.609.945.508,00 (tiga triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah), Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp4.296.958.080.519,00 (empat triliun dua ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan puluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah), dan Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp559.348.135.011,00 (lima ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu sebelas rupiah).

CATATAN          

:

-  

Perda  ini berlaku pada tanggal diundangkan.

-  

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tercantum Lampiran I.

-  

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi tercantum Lampiran II.

-  

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tercantum Lampiran III.

-  

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Subkegiatan Beserta Keluaran tercantum Lampiran IV.

-  

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara tercantum Lampiran V.

-  

Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM tercantum Lampiran VI.

-  

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD tercantum Lampiran VII.

-  

Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD tercantum Lampiran VIII.

-  

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah tercantum Lampiran IX.

-  

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan tercantum Lampiran X.

-  

Daftar Piutang Daerah tercantum Lampiran XI.

-  

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya tercantum Lampiran XII.

-  

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain tercantum Lampiran XIII.

-  

Daftar Subkegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan tercantum Lampiran XIV.

-  

Daftar Dana Cadangan tercantum Lampiran XV.

-  

Daftar Pinjaman Daerah tercantum Lampiran XVI.