ABSTRAK

:

-

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diatur ketentuan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.  Pengelolaan keuangan daerah tersebut merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah telah diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, berdasarkan urgensi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan bahwa “Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai asas umum pengelolaan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, serta manfaat untuk masyarakat.

-

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 2 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 10 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2017;  PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 7 Tahun 2020; PERDA No. 7 Tahun 2021; PERDA No. 2 Tahun 2022.

-

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Per 31 Desember 2021 memuat laporan keuangan yang meliputi :

1.         Laporan Realisasi Anggaran;

2.         Neraca;

3.         Laporan Arus Kas;

4.         Laporan Operasional;

5.         Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

6.         Laporan Perubahan Ekuitas; dan

7.         Catatan atas Laporan Keuangan.

CATATAN

:

-

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan 3 Agustus 2022.

-

Terdapat 20 (dua puluh) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.