TUGAS POKOK & FUNGSI

Bagian Hukum memiliki tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan, pengoordinasian, perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah, bantuan hukum, hak asasi manusia, dokumentasi hukum, dan informasi hukum.

Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1.    perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bagian Hukum;

2.        perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran lingkup Bagian Hukum;

3.        pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bagian Hukum;

4.        pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bagian Hukum;

5.        perumusan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah, bantuan hukum, hak asasi manusia, dokumentasi hukum, dan informasi hukum;

6.  penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah, bantuan hukum, hak asasi manusia, dokumentasi hukum, dan informasi hukum;

7.      pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang produk hukum Daerah, bantuan hukum, hak asasi manusia, dokumentasi hukum, dan informasi hukum;

8.        pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, seminar, diskusi, dan/atau penyuluhan yang berkenaan dengan tugas pada Bagian Hukum;

9.    penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang produk hukum Daerah, bantuan hukum, hak asasi manusia, dokumentasi hukum, dan informasi hukum;

10.   pelaksanaan penyusunan program pembentukan produk hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

11.   pengoordinasian konsultasi, harmonisasi, fasilitasi, dan evaluasi rancangan produk hukum Daerah;

12.      pengoordinasian penyusunan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum Daerah berbentuk peraturan;

13.      pembahasan rancangan produk hukum Daerah berbentuk peraturan hasil penyusunan Perangkat Daerah pemrakarsa;

14.      pelaksanaan pengoordinasian dan konsultasi permasalahan produk hukum Daerah;

15.      pengorganisasian penyebarluasan rancangan produk hukum Daerah berbentuk peraturan;

16.      pelaksanaan pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan nota kesepahaman, kesepakatan bersama, dan perjanjian kerja sama;

17.      pelaksanaan penanganan perkara hukum perdata dan tata usaha negara Pemerintah Daerah;

18.      pengoordinasian permohonan pendapat hukum kepada jaksa pengacara negara;

19.      pelaksanaan konsultasi perkara hukum Pemerintah Daerah, serta pejabat dan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah;

20.      pemberian bantuan hukum bagi masyarakat/kelompok miskin;

21.      pelaksanaan penyuluhan hukum bagi masyarakat;

22.      pengoordinasian pembinaan keluarga sadar hukum, kelurahan sadar hukum, dan kelurahan binaan;

23.      pengumpulan dokumen penilaian kriteria kota peduli hak asasi manusia;

24.      pengoordinasian penyusunan laporan capaian rencana aksi nasional hak asasi manusia;

25.      pelaksanaan penomoran, pengundangan, autentifikasi, dan pendokumentasian produk hukum Daerah berbentuk peraturan;

26.      penyebarluasan produk hukum Daerah berbentuk peraturan;

27.       pengembangan dan pengelolaan jaringan dokumentasi hukum dan informasi hukum;

28.       pelayanan informasi produk hukum Daerah;

29.       pelaksanaan konsultasi rancangan produk hukum Daerah berbentuk keputusan;

30.   pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bagian Hukum; dan

 31.   pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.